News

Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Gelar Webinar, Mengangkat Kualitas Legislator Menuju Efektivitas Hukum di Indonesia

Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Gelar Webinar, Mengangkat Kualitas Legislator Menuju Efektivitas Hukum di Indonesia

Selasa, 3 Agustus 2021

UINSA NEWS – Adanya Kegelisahan masyarakat terhadap kualitas legislator sebagai law making power, yang tidak membawa efisiensi atau efektivitas dalam mengatur dan menertibkan masyarakat. Maka dalam menyikapi hal tersebut, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, menggelar Seminar Nasional bertemakan “Mengaksentuasikan Kualitas Legislator Menuju Efektivitas Hukum di Indonesia.” Seminar ini tak lain bertujuan untuk melatih nalar kritis kita sebagai mahasiswa,  terhadap kualitas legislator di Indonesia sebagai pembuat produk hukum yang nantinya mengikat seluruh Masyarakat.  

Prof Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D, Rektor Uin Sunan Ampel Surabaya menjelaskan bahwa agenda besar ini menghadirkan pembicara yang kompeten di bidangnya. Di antaranya adalah

“ Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR-RI Periode 2019-2024 dan juga Prof. H. Kacung Marijan, Drs. MA., Ph.D Guru besar Ilmu Politik Universitas Airlangga. Agenda ini akan dibuka langsung oleh Prof. H. Masruhan. M.Ag Dekan FSH,” jelas Prof. H. Masruhan pada Selasa (3/8).

Prof. H. Masruhan melanjutkan, semoga acara ini dapat menjadi ruang dialektika yang bermanfaat untuk kita semua khususnya mahasiswa hukum untuk melatih daya kritis mahasiswa terkait kualitas legislator selama ini juga mampu menjawab kegelisahan daripada masyarakat itu sendiri.

“Sebenarnya Kebijakan akibat Covid seperti PPKM, PSBB, jika dari sisi hukum tidak ada aturan hukumnya, belum ada aturan hukumnya, Oleh karena itu seharusnya mahasiswa hukum harus menemukannya, dasar hukum terkait kebijakan Covid-19  hanya mengacu pada konstitusi yang terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap banga dan seluruh tumpah darah. Atau hanya berlindung pada UU Kekarantinaan ” Jelas Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR-RI pada Selasa (3/8).

Seperti yang disampaikan oleh Narasumber I dan II, “ pada webinar kali ini, Negara indonesia adalah negara hukum, bukan politik, bukan ekonomi, tetapi negara hukum ( rechtstaat).” Hukum bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, sebagai contoh Pandemi Covid-19 merupakan rangkaian disrupsi dan menambah disrupsi yang sebelumnya dipicu revolusi industri 4.0. Perdagangan bisa bergeser menjadi e- commerce, profesional hukum oleh recthtech,  maka untuk menjawab tantangan tersebut  sebagaimana dalam ilmu sosiologi,  hukum sebagai a tools of social engineering sebagai alat rekayasa untuk mengatur dan menertibkan masyarakat.

 “ Harapan kami untuk acara Webinar Nasional yang diadakan Segenap Senat Mahasiswa UINSA yakni bisa menjadi ajang bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dirinya sebagai agent of change yang berkompeten di dunia hukum dengan cara mengikuti perkembangan hukum yang ada , menjadi calon legilator yang mampu mendesain Rancangan UU yang berdampak bagi kehidupan masyarakat agar tercipta efektivitas hukum tersebut.” (Selasa, 3/8).

Alhamdulillah acara webinar kali ini juga didukung oleh pemateri ekspert di bidangnya sehingga antusiasme dari peserta sangat baik sekali. Semoga acara Webinar Nasional ini bisa terus dilaksanakan di tahun yang akan datang dengan pembahasan atau topik yang lebih menarik tentunya dengan melihat fakta data yang relevan,” tutur Sonia sebagai Ketua SEMA 2020/2021.

Penulis : Vina Septi Megita