DASAR HUKUM

Dibentuknya Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN Sunan Ampel pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup bisnis yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Negeri adalah educational business.

Dasar Penyusunan Laporan

  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Penertiban Barang MilikNegara (TPBMN);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Sunan Ampel Surabaya;
  6. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN Sunan Ampel pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahyang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
  10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Organisasi tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 67/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan badan layanan Umum Universitas Inslam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama;
  12. Surat Keputusan rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor : Un.08/I/KS.01.1/SK/97.D/P/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
  13. Peraturan Menteri Kueangan RI No. 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.