UINSA Column

Pencantuman Pelaku Nikah Sirri di Kartu Keluarga (Kajian hukum positif dan Maqasid al Syariah) - Bagian 1

Pencantuman Pelaku Nikah Sirri di Kartu Keluarga (Kajian hukum positif dan Maqasid al Syariah) - Bagian 1

Sudah lama saya mau menulis persoalan dicantumkannya pelaku nikah sirri di KK, tapi karena masih belum tahu faktanya, duduk persoalannya, dan fenomena yang terjadi, saya belum berani menuslinya. Tulisan ini dibuat setelah saya mengikuti Webinar ADHKI hari ini, tanggal 23 Desember 2021 dengan tema “KARTU KELUARGA UNTUK PERNIKAHAN SIRRI; SEBUAH HARAPAN DI TENGAH POLEMIK”.

 

Ada beberapa point inti pembahasan ini. Tulisan ini saya bagi menjadi tiga pembahasan:

 

  1. Penjelasan dari Dukcapil tentang pencamtuman nikah sirri di KK, serta respon Subdit Bina Kepenghuluan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tentang kebijakan ini
  2. Akibat hukum dari pencamtuman nikah sirri KK (Hak kebendaan pasca bercerai, hak waris istri dan anak, wali nikah anak)
  3. Analisis Maqasid al Syariah terhadap pencamtuman nikah sirri di KK

 

Pada tulisan pertama ini, saya hanya membahas point pertama, yaitu Penjelasan dari Dukcapil tentang pencamtuman nikah sirri di KK, serta respon  Subdit Bina Kepenghuluan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tentang kebijakan ini.

 

Melalui salah satu chanel youtube yang diunggah pada 24 Juni 2021 ( https://www.youtube.com/watch?v=Yl85TjU64RI ), Prof Dr  Zudan Arif Fakrullah, SH MH (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) menjelaskan bahwa:

 

  1. Tugas Dukcapil:
  2. Memberikan perlindungan hukum, misal adanya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak
  3. Kepastian hukum: misal mau mengikuti pemilihan umum, jelas alamatnya sesuai KTP

 

  1. Pencantuman peristiwa Dukcapil hanya mencatat peristiwa nikah. Oleh karena ini, setiap ada persitiwa pernikahan, baik dicatat ataupun tidak, maka negara berkewajiban mencatumkannya di Kartu Keluarga. Pencamtuman peristiwa nikah di KK bukan untuk melegalkan pernikahan sirrinya, tapi sebagai kewajiban negara, dalam hal ini Dukcapil untuk mencatat peristiwa pernikahan

 

  1. Bagi pernikahan siri (pernikahan yang tidak dicatat), Dukcapil tidak mengatakan atau menjustifikasi bahwa pernikahannya sah atau tidak, tapi hanya mencamtumkan peristiwa pernikahan yang dilaporkan penduduk dengan menunjukkan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) yang di dalamnya ada keterangan para pihak yang terlibat (pasangan suami istri), wali nikah, orang yang menikahkan, dan adanya 2 saksi

 

Berdasar penjelasan di atas maka sebenarnya adanya pencamtuman pelaku nikah sirri di KK bukan berarrti melegalkan atau menganggap sah praktek nikah sirri. Dengan kata lain, praktek nikah sirri tidak memliki kekuatan hukum.

 

Hal inilah yang juga ditegaskan oleh Anwar Saidi (Kepala Subdit Bina Kepenghuluan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI), bahwa:

 

  1. Pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum hanya nikah yang didaftarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Hal ini dijelaskan secara detal dan tegas dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dan pasal 6 ayat (1) dan (2)  Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan juga pasal 2  ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

 

  1. Bagi pelaku nikah sirri sekalipun telah dicantumkan di KK melalui SPTJM, mempunyai problem tentang validitas pernikahannya. Tidak ada yang menvalidiasi bagi pernikahan siri, apakah pernikahannya sah menurut agama? apakah syarat rukunnya telah terpenuhi? Di sinilah yang menjadi masalah. Hal ini berbeda dengan di KUA, karena Pegawai Pencatat Pernikahan mempunyai kemampuan dan kewenangan sesuai kapasitas dan kapabilitas

 

  1. Oleh karena itu, solusi bagi mereka yang menikah siri adalah mengajukan penetapan (isbat) nikah di pengadilan Agama

 

  1. Setelah melakukan koordinasi dengan pejabat di Dukcapil, tujuan pencamtuman pelaku nikah sirri di KK karena banyaknya anak dari hasil nikah siri yang belum mempunyai kepastian hukum. Jadi tujuannya pada hakikatnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil pernikahan sirri. Oleh Karen itu kebijakan ini bersifat afirmatif, hanya sementara, bukan seterusnya

 

Bersambung bagian 2 dan 3.....

 

Dr. Holilur Rohman, MHI

Sekretaris Prodi Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

https://uinsby.ac.id/informasi/kolom-detail/hak-finansial-pasca-perceraian-bagi-pernikahan-tercatat-tidak-tercatat-sirri-bagian-2