UINSA Column

MENUJU KEMENANGAN SEJATI MELAWAN PANDEMI

MENUJU KEMENANGAN SEJATI MELAWAN PANDEMI

Oleh Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D.
(Guru Besar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya)

Keheningan, kekhidmatan dan kekhusyukan Ramadhan ternoda oleh aksi OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (10/5/2021). Dia dikenal luas sebagai pejabat publik yang bersih, kaya raya, dan tidak mengambil gaji, serta calon pemimpin masa depan. Di tengah kerja keras bangsa ini keluar dari kubangan pandemi Covid-19, berita OTT tersebut ibarat palu godam yang mengentakkan kesadaran terdalam nurani bangsa ini. Ternyata kita tengah dikepung oleh dua jenis pandemi sekaligus yang sama-sama “mematikan”: pandemi Covid-19 yang menyerang fisik-jasmani kita dan pandemi moral yang menggerogoti psikis-spiritual kita.
Pelajaran moral yang bisa kita petik dari peristiwa OTT tersebut adalah, setiap individu dari bangsa ini tidak boleh terlalu percaya diri atau jumawa terhadap sistem imunitas spiritual kita. Kepercayaan diri yang overdosis justru dapat menjadi toksin tambahan yang menyerupai penyakit autoimun. Alih-alih sistem antibodi kita mampu mengidentifikasi dan menghadang gempuran virus dari luar, sistem imunitas tubuh kita justru menyerang sel-sel sehat dari dalam. Selain itu, sistem deteksi internal terhadap kemunculan ancaman virus pandemi moral harus dihidupkan sepanjang hayat.

Kejatuhan peradaban

Pandemi Covid-19 memang dahsyat. Sudah dua tahun ini kita menjalani ibadah Ramadhan di tengah situasi pandemi. Selama dua kali perayaan Idul Fitri kita tidak bisa menjalani ritual budaya tahunan: mudik atau silaturahim dengan sanak keluarga di kampung halaman. Terjangannya benar-benar destruktif dan memorakporandakan seluruh sendi-sendi kehidupan ini. Ekonomi kita terpuruk. Jumlah pengangguran, angka perceraian, kemiskinan dan kriminalitas meningkat tajam. Pendek kata, banyak manusia kehilangan harapan di saat pandemi.

Namun demikian, dahsyatnya pandemi Covid-19 tidak mampu menandingi dahsyatnya pandemi moral. Jika pandemi Covid-19 merontokkan sendi-sendi kehidupan yang bersifat fisik dan tangible (kasat mata), pandemi moral siap meluluhlantakkan kehidupan yang bersifat non-fisik dan intangible (tidak kasat mata). Dampak kerusakan pandemi moral dapat melipatgandakan efek penderitaan dan kesengsaraan yang bersifat masif-sistemik. Artinya, dampak kerusakan pandemi moral memiliki efek domino yang jauh lebih dahsyat ketimbang—mohon maaf—dampak pandemi Covid-19.

Dalam pandangan kaum pesimistik seperti Christopher Gowans (Innocence Lost, 1994), tragedi moral dapat menyebabkan dampak kerusakan yang tidak dapat diperbaiki (irreversible damages). Kehancuran dan kepunahan bangsa-bangsa dari panggung peradaban ummat manusia selalu diawali dari defisit moral yang melanda mereka. Dalam konteks ini, Al-Qur’an banyak menginformasikan punahnya bangsa-bangsa terdahulu akibat degradasi moral yang telah mereka perbuat. Ambillah contoh, hancurnya Bani Rasib ummat Nabi Nuh AS (QS. Hud, 43), kaum Sodom ummat Nabi Luth AS (QS. Al-A’raf: 80), kaum Tsamud ummat Nabi Saleh AS (QS Hud, 61), kaum Aad ummat Nabu Hud AS (QS Fushilat, 15), dan sebagainya, berawal dari dekadensi moral yang mengabaikan pesan Tuhan.

Selain narasi kitab suci, cerita hancur dan punahnya bangsa-bangsa besar di dunia juga telah dinarasikan dengan baik oleh banyak sejarawan (Ibnu Khaldun, 1377; F. Guizot, 1878; J. Diamond, 2013). Berbagai dinasti, kerajaan dan bangsa datang silih berganti mengisi lembaran sejarah peradaban manusia. Tetapi ada satu benang merah yang kurang lebih sama yang membuat bangsa-bangsa tersebut hancur dan punah: faktor internal berupa sikap mental kolektif yang mengabaikan nilai-nilai moral sebagai pemandu utama kehidupan. Sebagai akibatnya, sikap mental semacam ini menyebabkan pembusukan dari dalam yang mengantarkan mereka pada kehancuran dan, akhirnya, kepunahan.

Pandemi moral

Pandemi moral sebagai penyebab internal kepunahan sebuah peradaban layak digarisbawahi di sini. Erich Fromm (1982) menyebutnya sebagai “sindrom pembusukan” (syndrome of decay), sementara Mcfarland (2020) menyebutnya sebagai “pembusukan moral” (moral decay), dan Odunze (1983) menyebutnya sebagai “dekadensi moral” (moral decadence). Sejauh ini Indonesia memang masih ada di peta sejarah bangsa-bangsa dan berdiri kokoh sebagai sebuah negara. Tetapi kepunahannya bukan sesuatu yang mustahil jika pengeroposan dan pembusukan moral justru dilakukan dari dalam oleh bangsa sendiri.

Yang justru memprihatinkan adalah, kasus-kasus OTT ternyata melibatkan figur publik yang memiliki rekam jejak yang “mentereng” secara moral. Penangkapannya menjadi kehebohan tersendiri bukan saja karena mereka dikenal sebagai sosok yang bersih, tetapi karena mendapatkan penghargaan atas sikap moralnya tersebut. OTT terhadap mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang pernah menerima penghargaan Antikorupsi Bung Hatta Award menjadi contoh yang paling gamblang, selain tentu saja OTT terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Ada juga OTT terhadap mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang telah mengorupsi dana bantuan penanganan Covid-19.

Tentu saja kasus-kasus OTT terhadap sejumlah figur publik yang dicitrakan sebagai pejabat bersih menyisakan keprihatinan mendalam dalam kamus kehidupan politik kita yang masih dikuasai oleh sistem “kartel” dan oligarki politik. Pelajarannya adalah: figur-figur muda yang potensial tidak boleh dimanjakan oleh pujian berlebihan karena perjalanan karier politik mereka masih “koma”, belum “titik”. Di sepanjang karier politiknya, mereka masih mungkin menghadapi lubang ujian yang dapat membuatnya terpeleset, terpelanting dan terjatuh di tengah jalan.

Dalam sistem politik “kartel” dan oligarki, isunya adalah pertarungan antara kekuatan moralitas individu versus sistem politik korup yang koersif. Dalam sistem politik semacam ini, sekuat apapun mekanisme pertahanan moral yang dimiliki oleh seorang individu tidak bisa menjamin kemenangan melawan korupnya sistem politik “kartel” dan aligarki. Siapapun dan sesalih apapun seorang pejabat belum tentu tahan uji terhadap godaan korupsi yang menghadang di depannya. Kenyataan ini seakan menjustifikasi pameo yang dulu pernah populer “ustad di kampung maling” untuk menggambarkan pertarungan antara moralitas individu melawan sistem politik korup yang berujung pada kekalahan pihak pertama.

Menghadapi pandemi moral bangsa yang sedemikian akut dan mengkhawatirkan, memaknai takwa sebagai sebagai vaksinasi sekaligus detoksifikasi spiritual menemukan signifikansinya. Vaksinasi spiritual menjadi kebutuhan mendesak untuk memenangkan pertarungan melawan pandemi moral yang efeknya jauh lebih dahsyat dan sistemik. Diraihnya derajat takwa sebagai tujuan ibadah puasa (QS. Al-Baqarah, 183) harus dimaknai sebagai upaya membentengi diri dari segala marabahaya yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain (Fazlur Rahman, 1980).

Namun, apa lacur, kebanyakan para pelaku puasa nampaknya masih berkutat pada pemaknaan puasa sebagai penggugur kewajiban. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai “puasa awam”. Kata Nabi SAW, puasa yang demikian tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Takwa yang secara harfiyah bermakna “penghindaran” dan “pencegahan” dari berbagai marabahaya seharusnya diinternalisasi oleh para pelaku puasa sebagai nilai inti (core value) yang melandasi pola pikir, pola sikap dan pola tindak sepanjang hidup. Hanya dengan cara demikian bangsa ini akan dapat memenangi pertarungan melawan berbagai macam pandemi, terutama pandemi dekadensi moral. Semoga!